Pendidikan Masalah Serius Bangsa Ini

Indonesia memasuki tahun politiknya kembali. Tahun 2014 menjadi spesial bagi bangsa ini karena di tahun ini bangsa Indonesia akan memilih siapa yang akan memimpin mereka sampai setidaknya lima tahun ke depan. Banyak nama berkeliaran di media massa maupun media elektronik yang sudah mengumandangkan niatannya menjadi pemimpin bangsa ini. Namun, ada satu persoalan yang harus dipahami bangsa ini, yakni kelayakan dari mereka-mereka yang berniat untuk mempimpin bangsa ini.

Hingga sampai saat ini, kita sudah pernah memiliki presiden hingga enam presiden. Keenam presiden tersebut memiliki masa jabatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain—meski secara di atas kertas masa bakti presiden dibatasi lima tahun dan dua periode saja. Bangsa ini mengenal Ir. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dan dapat dikatakan sebagai salah satu founding father Indonesia. Lalu, kita juga mengenal Jendral Besar TNI Purn. H. Muhammad Soeharto yang juga disebut sebagai Bapak Pembangunan. Presiden ketiga ialah Prof. DR. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie dan dikenal juga sebagai seorang teknokrat Indonesia kelas dunia serta presiden dengan masa bakti paling singkat. Tak lupa dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid—presiden keempat—yang cukup dikenal dengan komentar spontan dan saya memberinya nama Bapak Pluralis Indonesia—karena ia memberikan ruang bagi para etnis tionghoa untuk mengapresiasikan diri mereka sebagai bagian dari keberagaman etnis di Indonesia. Presiden kelima Indonesia, Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri yang merupakan wakil persiden dan presiden perempuan pertama Indonesia. Dan, terakhir ialah Jendral TNI Purn. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan presiden Indonesia hingga tulisan ini masih dibuat.

Keenam presiden Indonesia tersebut memiliki masa, polemik dan dinamikanya sendiri saat mereka memimpin. Saya tidak akan mempersoalkan hal-hal yang terjadi pada masa mereka ataupun dinamika bangsa saat mereka memimpin. Membahas persoalan bangsa pada saat mereka memimpin itu hanya akan membangkitkan romansa-romansa masa lalu dan hanya menjebak kita dalam sebuah ruang kenangan semu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Soekarno, “Jangan Sampai Melupakan Sejarah (Jas Merah)”. Namun, perlu juga bangsa ini menatap masa depan dengan mata terbuka dan tidak terjebak dalam romansa-romansa masa lalu.

Untuk tahun ini, saya berharap sekali bangsa ini memiliki seorang pemimpin yang berkarakter problem solving. Pasalnya, bangsa ini sudah dikerumuni banyak masalah dan tidak sepenuhnya tuntas. Bahkan, banyak masalah yang tidak tahu rimbanya dan tahu-tahu muncul kembali pada suatu momen tertentu ketika negara ini sedang dirundung masalah lainnya. Saya ambil contoh mengenai pendidikan. Bangsa ini memiliki generasi muda berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati bangku pendidikan. Pun bagi mereka yang sudah mengeyam bangku pendidikan, masih harus menghadapi ujian-ujian formalitas penghancur mimipi, seperti Ujian Nasional (UN) dan bahkan ada di beberapa sekolah mereka harus dihadapkan pada ujian penempatan minat pembelajaran atau pembagian kelas berdasarkan tiga pengelompokan studi—IPA, IPS dan Bahasa. Saya melihat itu sebagai suatu pembunuhan massal bagi generasi penerus. Karena, anak-anak sudah dibedakan dan dikotak-kotakkan berdasarkan sistem bukan berdasarkan minat anak itu sendiri.

Ketika generasi bangsa sudah “dimatikan” semacam itu maka rusaklah bangsanya. Pendidikan hanya dinilai dari angka dan jumlah, bukan dari kualitas pendidikannya. Anak-anak diajarkan untuk “culas” keadaan. Hal itu terlihat dari tidak semua anak-anak yang bersekolah mampu memahami pelajaran yang ia pelajari dan mengambil jalan pintas dengan menyontek hanya untuk mengejar suatu pengakuan berdasarkan angka dan standar. Terbiasa dengan hal itu, nantinya anak-anak itu hanya akan memandang bangsa ini dengan suatu pandangan kuantitas semata.

Penerus bangsa dicetak bak robot, bukan diperlakukan sebagai seorang manusia. Nilai-nilai hati nurani tidak ditanamkan dalam benak dan hati anak-anak tersebut. Jangan salahkan jika suatu hari nanti di antara mereka ada yang terjerat kasus korupsi, karena itu semua salah bangsa ini bersama. Pemerintah membuat sistem pendidikan yang sedemikian rupa hanya memandang pada kuantitas semata, para penyedia hiburan menyediakan hiburan semu dan hanya membodohi penontonnya dengan iming-iming uang, pengusaha-pengusaha hanya mencari keuntungan dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua bidang keahlian, para guru yang sebagian besar hanya menjalankan “pekerjaannya” dan bukan bersikap sebagai seorang pendidik, para intelektual yang hanya membongkar-bongkar keborokan bangsa ini namun bukan mencari sistematika solusinya, hingga orang tua yang sudah malas mengurus buah hatinya dengan tangan dan keringatnya sendiri. Masih banyak lainnya yang tidak cukup untuk saya beberkan di dalam tulisan ini.

Masalah-masalah tersebut baru satu dari sekian banyak masalah yang mengepung bangsa ini. Namun, bagi saya, pendidikan merupakan masalah yang paling krusial. Pasalnya, pendidikan berhubungan langsung dengan sistem penyiapan generasi penerus bangsa. Saat ini, menurut saya, dunia pendidikan memasuki fase kemunduran dan menjadi sebuah pendidikan praktis serta instan. Anak-anak disibukkan belajar hingga tidak memiliki waktu untuk sekedar berimajinasi. Anak-anak disetel dengan rutinitas kaku dan tidak menyenangkan. Pagi mereka sekolah hingga sore dan terkadang sebagian besar dari mereka yang bersekolah tidak lantas pulang ke rumah. Sore hari mereka semua dihadapkan kewajiban untuk mengikuti les yang sudah dirancangkan oleh orang tua mereka. Kapan mereka bermain dan membangun imajinasi? Tidak ada waktunya. Pun ada itu ialah malam hari, waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk beristirahat.

Terkait masalah pendidikan dengan pemimpin Indonesia selanjutnya ialah pemimpin Indonesia selanjutnya haruslah seorang yang memiliki visi berbasis pendidikan dan mampu mencari solusi dari masalah-masalah yang merundung Indonesia—khususnya masalah pendidikan. Pemimpin Indonesia haruslah seorang yang mempunyai impian dan nyali untuk mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih mempunyai harga diri dan menjadi bangsa yang visioner. Bangsa ini sudah tidak perlu seorang pemimpin yang hanya memikirkan masalah bangsa, namun harus berani untuk menuntaskannya—minimal satu masalah pertahunnya pada saat ia memimpin Indonesia.

Akhir kata dalam artikel ini, saya kira bangsa ini sudah jenuh dengan pemimpin bermodalkan uang, pemimpin bermodalkan pengetahuan militer, pemimpin yang bermodalkan popularitas, dan pemimpin yang bermodalkan basis agama. Sekarang, Indonesia membutuhkan seorang pemimpin muda, berani dan bernyali, visioner, dan mau turun untuk mengubah sistem pendidikan yang sudah korup. Ketika sistem pendidikan Indonesia mampu diubah, maka efek domino sistem penelur bangsa pun akan berubah. Saya sesungguhnya berharap, bila nanti terpilih pemimpin baru Indonesia ia harus menciptakan pola pendidikan berbasis budaya yang dimiliki bangsa ini dan pola pendidikan yang menumbuhkan sikap-sikap kejujuran dan sportifitas.

Pengembangan Dan Kemandirian Bangsa

Sekedar berbicara tentang keadaan saat ini jika sedikit banyaknya masyarakat kita sudah terkena distorsi pemikiran. Maksudnya, masyarakat kita sedang digiring oleh sekelompok oknum untuk bergerak di luar keinginannya sendiri. Alasan yang digunakan ialah kemiskinan, ketidakmerdekaan diri, dan lain sebagainya. Masalah-masalah semacam itu merupakan masalah yang sering diangkat untuk menggiring rakyat kepada opini segelintir kelompok saja.

Masyarakat seharusnya sadar, bahwa masalah yang diutarakan oleh sekelompok orang tersebut bukanlah sebuah msalah yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Masalah-masalah yang diangkat tersebut lebih cenderung merupakan masalah segelintir kelompok yang berupaya mengeneralisir dan membuat manja bangsa kita. Pertama, masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat tuntas dengan membalikkan telapak tangan. Ada sebuah lubang yang memutus jembatan pengertian mengentaskan kemiskinan dengan memelihara kemiskinan. Hal yang harus diberikan kepada rakyat miskin bukanlah barang jadi yang hanya dapat dinikmati sekali saja, seperti sembako, harta benda, dan lain sebagainya. Hal yang harus diberikan ialah cara untuk menjadi pribadi yang produktif. Harus ada pendidikan untuk membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang produktif.

Kedua, masalah memerdekakan diri. Untuk memerdekakan diri pada dasarnya mudah dilakukan namun sulit dijalani. Maksudnya, langkah awal untuk memerdekakan diri hanya perlu berani untuk memilih tindakan yang akan diambil, dengan mempertimbangkan baik buruknya. Memilih apa yang ingin dipilih, menjalankan apa yang ingin dijalankan merupakan tindakan yang merdeka bagi diri sendiri. Akan tetapi harus diingat bahwa saat melakukan tindakan yang merdeka hendaknya memahami betul konsekuensi dari tindakan tersebut sehingga tindakan yang dilakukan menjadi bertanggung jawab. Hal itulah, merdeka yang bertanggungjawab, merupakan hal yang sulit dilakukan. Pasalnya, untuk menyadari bahwa suatu tindakan dilakukan dengan tanggung jawab perlu adanya suatu konsistensi. Selain itu, pun harus memahami betul esensi dari merdeka atas diri sendiri. Hal itu perlu dipahami agar kemerdekaan atas diri sendiri tidak merugikan orang lain.

Memandirikan Bangsa

Sikap ketergantungan pada pemerintah merupakan sikap yang sering ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Selalu saja menyalahkan pemerintah atas beragam kebijakan yang dirasa merugikan. Namun, pernahkah kita memikirkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi pada masyarakat adalah ulang masyarakat Indonesia sendiri. Bila saja mereka yang memiliki rejeki lebih tidak menonjolkan harta mereka, maka kecemburuan sosial tidak akan menyelimuti paham pemikiran rakyat yang lebih miskin. Dan, bila saja rakyat miskin mau berpikir lebih maju dan tidak bergantung pada pemerintah pusat mungkin ia akan lebih berguna untuk membangun desanya.

Langkah yang harus dilakukan masyarakat miskin, yang terlalu terpusat di Jakarta, adalah kembali ke kampung masing-masing. Banyak hal yang bisa dilakukan agar kampung menjadi lebih produktif. Keberadaan ibukota dan kota-kota besar tidak akan stabil tanpa adanya kampung-kampung yang produktif. Dengan memandirikan masyarakat kampung sehingga mau menggarap lahannya sendiri untuk suatu produktifitas maka perlahan-lahan akan membawa dampak kemandirian pada daerah lain dan perkotaan.

Kemandirian bangsa akan memacu tingkat produktifitas dan membuat negara lebih stabil secara sosial dan ekonominya. Pemerintah pun akan lebih menjadi perantara produk dalam negeri dan bukan sebagai pemasok impor. Segala krisis yang terjadi di Indonesia, seperti krisis bawang, cabe dan bahan pangan lainnya bisa ditanggulangi bila masyarakat Indonesia mau berpikir lebih mandiri mengonsep dan melakukan tindakan produktif. Suatu tindakan produktif jangan sekedar dilakukan dengan sembarangan tanpa ada sebuah rencana jelas. Misalnya, petani mulai berani mengemas produknya dengan kualitas dan packaging yang menarik sehingga pembeli pun tak ragu untuk membeli produk petani lokal.

Selain itu, harus ada pembiasaan pada benak bangsa Indonesia bahwa produk dalam negeri tak selalu buruk kualitasnya. Berani untuk menggunakan produk dalam negeri dan memasarkannya. Bila terdapat produk dalam negeri yang berkualitas buruk, sampaikan laporan kualitas tersebut pada perusahaan yang mengeluarkannya sehingga perusahaan juga dapat menindaklanjuti kekurangan kualitas produknya. Dengan kemandirian menggunakan produk dalam negeri maka akan semakin maju produk dalam negeri, dari segi kualitas dan packaging sehingga dapat bersaing pada pasar Internasional.

Mulai pembiasaan dari ketergantungan akan sesuatu. Berbuat lebih banyak dan berbagi lebih lagi. Kemandirian bangsa merupakan pondasi awal dari kemajuan suatu bangsa. Lihat saja Jepang, Korea Selatan dan India. Dengan komitmen kemandirian bangsa, maka sekarang ketiga negara tersebut cukup diperhitungkan dalam produk otomotif dan entertaintmentnya.